Jakarta, Buserfaktapendidikan.com - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto didampingi Sekda Provinsi Asrun Lio menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (06/05/24).
Kegiatan yang dibuka secara langsung Presiden RI Joko Widodo diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."
Dalam laporannya, Menteri PPN/Ka Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan capaian sasaran pembangunan di Indonesia periode 2014-2023 yang mengalami peningkatan.
"Alhamdulillah, capaian indikator makro pembangunan menunjukkan hal yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi kita stabil dan terjaga pada kisaran 5%, kemiskinan turun menjadi 1 digit (9,36), jumlah lapangan kerja naik hampir 3 kali lipat pada angka 4,55, indeks pembangunan manusia naik lebih dari 5 poin, gini rasio turun menjadi 0,388, serta nilai tukar petani naik lebih dari 10 poin," papar Suharso.
"Status ekonomi Indonesia juga kembali naik kelas menjadi _Upper Middle Income_ dan tembus 1,4 Triliun USD. Kontribusi ekonomi Indonesia terhadap perekonomian global juga alami peningkatan dari 2,4% menjadi 2,5% pada tahun 2023," tambahnya.
Presiden RI dalam arahannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh 3,2%, ini merupakan tantangan situasi ekonomi global yang tidak mudah. Ia menambahkan dampak Covid-19 masih terasa yang sebabkan beberapa negara di Eropa menuju resesi.
Presiden Joko Widodo juga menekankan agar penyusunan RKP tahun 2025 harus sinkron antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Selama ini, Pemerintah telah memiliki rencana jangka panjang maupun menengah seperti RKP, RPJMN, RPJPN, dll. Tantangan yang dihadapi adalah apakah rencana-rencana tersebut sudah sinkron antara Pusat maupun Daerah," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo juga menitipkan 3 (tiga) pesan kunci kepada para Peserta kegiatan, yakni :
1. Terkait sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan agar bisa _inline_ mulai dari tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) hingga ke tingkat Pemerintah Daerah;
2. Program yang dibuat harus berorientasi pada hasil, miliki nilai ekonomi return anggaran dikalkulasi berdasarkan skala prioritas;
3. Program harus tepat sasaran dan strategis, gunakan anggaran sesuai peruntukkannya serta dapat dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap agar pelaksanaan Musrenbangnas ini menjadi ajang penyambung agenda Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang _output_ nya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Pj Gubernur akan menindaklanjuti arahan Presiden RI dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi Narasumber pada Musrenbangnas tersebut, masing-masing Menteri PPN / Ka Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
"Kami akan tindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan para Narasumber dengan mengsinkronkan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Hal ini semata untuk mewujudkan Sultra yang semakin maju, modern, dan sejahtera," pungkas Pj Gubernur.
Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan para Kepala Bappeda Pemerintah Daerah se-Indonesia. (Red)
