Bekasi, Buserfaktapendidikan. Com
(tiga) orang perwakilan Komite SMAN 13 Bekasi, Ketua, Sekretaris Komite dan salah satu orang tua berinisial MNG, didampingi Tohom TPS, SH, SE, MM, Ketua Umum LSM Forkorindo, dan juga sekaligus orang tua murid di SMAN 13 Bekasi, menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan di SMAN 13 Bekasi langsung ke Kepala KCD Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, I Made Supriatna, Senin (29/7).
Diterima oleh Kepala KCD, I Made Supriatna, Kasubag Jajat, Analis Nurdin dan Ellis, perwakilan Komite dan orang tua murid SMAN 13 Bekasi, mengadukan semua hal yang berkaitan dengan kisruhnya kondisi di SMAN 13 Bekasi saat ini.
Permasalahan dipicu saat Kepala SMAN 13 Bekasi, Hasyim, berencana untuk melakukan pergantian Ketua Komite. Hal ini langsung ditentang oleh Tohom, yang merasa tidak dihargai sebagai orang tua murid, dimana Ia mengatakan bahwa Komite Sekolah itu adalah perwakilan dari semua orang tua murid yang ada. Ketua dan pengurus komite itu dipilih secara musyawarah mufakat oleh para orang tua. Jadi yang bisa mengganti ketua komite adalah orang tua itu sendiri, bukan kepala sekolah.
Keadaan semakin meruncing, saat rumor mengenai hubungan terlarang antara kepala sekolah dengan bendahara komite (perselingkuhan—red) terkuak ke publik. Ditambah dengan penggunaan dana komite yang tidak transparan.
Akhirnya, secara spontan, para siswa SMAN 13, baik dari kelas X, XI dan XII melakukan unjuk rasa dan orasi menuntut beberapa hal kepada kepala sekolah termasuk diantaranya untuk mengganti kepala sekolah yang menurut mereka telah melakukan hal-hal yang memalukan SMAN 13 Bekasi.
I Made Supriatna bersama jajarannya, mendengarkan dengan seksama semua aduan yang disampaikan Tohom, Ketua Komite, Sekretaris Komite dan perwakilan orang tua tersebut. Ia juga mempertanyakan dan meminta bukti atas dugaan-dugaan yang dilayangkan tersebut. Ia berjanji akan segera menindak lanjuti permasalahan kisruhnya kondisi di SMAN 13 Bekasi, termasuk aduan siswa yang diperdengarkan langsung oleh Tohom melalui rekaman di perangkat seluler nya, bahwa para siswa SMAN 13 sebenarnya telah lama ingin mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas kinerja kepala sekolah.
Diantara beberapa poin yang disampaikan perwakilan siswa, melalui rekaman panggilan telepon, yang menarik perhatian adalah ternyata para siswa itu paham betul hak dan kewajiban mereka di sekolah. Mereka meminta kepala sekolah untuk bertanggung jawab atas minimnya kualitas sarana dan prasarana di sekolah. Antara lain, kondisi toilet yang sudah rusak parah dan tidak dapat dipergunakan, juga AC Kelas yang sudah hanya jadi pajangan dan tidak berfungsi. Lalu LKS tidak pernah mereka dapat. Kemudian dukungan sarana dan prasarana ibadah untuk siswa non muslim serta anggaran pelatih ekskul yang selama ini mereka biayai secara swadaya. Dan lebih sedihnya, siswa itu juga menyampaikan bahwa mereka harus melunasi “tunggakan” di sekolah, baru mendapatkan kartu ujian, dan ada penahanan ijazah bagi siswa yang lulus kemarin karena belum melunasi beberapa tagihan di sekolah.
Made sangat terkejut mendengarkan aduan siswa tersebut dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak adanya dukungan sarana dan prasarana ibadah untuk siswa non muslim adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Ia mengatakan ini salah satu poin penting yang harus dihindari terjadi di dunia pendidikan. Dan siswa tidak boleh terkendala mendapatkan haknya hanya karena biaya.
“Sikap intoleran menjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kami tegaskan, tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah, baik itu SPP atau biaya lain yang memberatkan orang tua. Apalagi harus melakukan penanganan ijazah. Ini akan segera kami tindak lanjuti dan akan saya laporkan ke pimpinan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” tegas Made selepas mendegar semua keluhan Komite dan juga siswa. (Aliansi Berkarya/Red)
