KOTA BEKASI,Buserfaktapendidikan.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi gelar Rapat Paripurna mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 53 dan 54. Namum dalam agenda sakral tersebut, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad di ‘dibombardir’ intrupsi para Wakil Rakyat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.
Intrupsi tersebut berawal dari Anggota Komisi IV Evi Mafriningsianti (PAN), anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi (PKS), dan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal (Golkar), pada Rabu (31/7/2024).
Anggota Komisi IV Evi Mafriningsianti menjelaskan Pj Wali Kota Bekasi tidak pro terhadap rakyat lantaran banyak lulusan SD yang tidak bisa masuk SMP Negeri.
“Mohon sekali ini menjadi perhatian agar kebijakan Pemerintah Pro Rakyat Kecil, kita ketahui daya tampung yang hanya sangat terbatas 30 persen ini harus benar benar mengakomodir para anak anak didik yang tidak mampu dan ini mohon untuk kebijakan PPDB Online harus pro rakyat.
Dikarenakan jumlah lulusan tingkat SD ke SMP yang terdapat sebanyak 44 ribu tidak sebanding dengan daya tampung siswa yang hanya mencapai 13.600 atau sekitar 30 persen,” katanya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyatakan animo masyarakat Kota Bekasi sangat tinggi untuk memasukan anaknya ke sekolah negeri. Terlebih Sardi menegaskan saat ini Uu Saeful Miksar sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
“Tahun lalu jumlah Rombongan Belajar (Rombel) ada 9, akan tetapi kenapa tahun ini hanya 7 rombel. Yang memang masyarakat Kota Bekasi sangat besar antusiasnya untuk memasukan anaknya ke sekolah negeri,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengenai kondisi pendidikan di Kota Bekasi.
“Sebelumnya, saya sudah menjelaskan kondisi pendidikan kepada Pj Wali Kota, namun sampai saat ini dirinya tidak menanggapi. Dan terbukti hari ini kebijakannya jauh dari yang kami (DPRD-red) harapkan. Terlebih banyak masyarakat tidak mampu dipaksa untuk memasukan anaknya ke sekolah swasta,” ucapnya. (Red)
