Jakarta, Buserfaktapendidikan. Com
Kejaksaan sedang membidik Proyek Peningkatan Prasarana, Sarana dan Ultilitas (PSU) yang terindikasi berbau korupsi milik Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta TA 2024 itu menjadi bidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, karena diduga sarat penyimpangan dan pengurangan volume bahkan diduga dikerjakan asal jadi.
Dugaan penyimpangan serta pengurangan volume semakin nyata karena di sejumlah lokasi proyek sudah terlihat kerusakan. Padahal, belum lama selesai dikerjakan.
Pengerjaan beton jalan rata-rata dikerjakan hanya dengan ketebalan 5cm.
Pekerjaan saluran uditch dan penutupnya terlihat asal jadi seperti di Jl. Industri IX, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
“Puluhan lokasi proyek PSU, baru beberapa bulan dikerjakan sudah rusak beton jepit dan beton jalan retak membuat warga tidak nyaman melintas,” kata sumber dari Kejari Jakarta Pusat yang minta namanya jangan disebut dulu di berita, Rabu (25/9/2024).
Informasinya, rekanan pelaksana yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga mengerjakan proyek asal jadi.
Karenanya, proyek ratusan miliar rupiah itu dilaporkan masyarakat.
“Iya, nilai proyek ratusan miliar yang dilaporkan masyarakat juga,” ungkap sumber.
Sumber Kejari Jakarta Pusat menambahkan, belum mulai memeriksa. Alasannya, masih ada sebagian proyek yang dikerjakan.Kalau diperiksa, saya rasa belum ya. Sebab masih ada sebagian (proyek) dikerjakan. Bisa jadi nanti selesai pekerjaan,” pungkasnya.
Hampir semua lokasi proyek PSU milik Suku Dinas PRKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dikabarkan yang dilaporkan ke Kejari, termasuk proyek saluran U-ditch di Jl. Gardu Asem, yang menggunakan pabrik rumahan, Kelurahan Kemayoran. RW 03 dan RW10 Kelurahan Menteng.
Ketika hendak dikonfirmasi Kasudin PRKP Jakarta Pusat, Dedi Arif Darsono, S.Sos., M.Si selalu sibuk.Bapak sedang sibuk ada rapat dengan rekanan, ujar salah satu stafnya.Demikian juga saat dihubungi melalui aplikasi pesan WhatsApp, Rabu 25/9/2024 Dedi enggan menjawab.
Sama halnya dengan Rendy Pramudia Aji, ST sang Kasie Perencanaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasa Permukiman enggan merespon. (RED)
