Kepala SMPN 16 Kota Bekasi Sebut “Seluruh Kegiatan Anggaran Belanja BOSDA Dikelolah Dinas Pendidikan. Bahkan Urusan Konstruksipun Dianggarkan Yang Jelas Urusan Bangunan Konstruksi Adalah Dibiayai Dari APBD Kota Bekasi.”
Kota Bekasi, Buserfaktapendidikan.com
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk SMPN 16 Kota Bekasi sebesar Rp 2.837.360.170,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tuju juta tiga ratus enam puluh seratus tujuh puluh ribu rupiah) tahun 2024.
Adapun realisasi anggaran tersebut dalam laporan Kepala Sekolah antara lain:
1. Pembuatan toilet Tata Usaha Rp 7.180.000,00
2. Belanja pengecatan sebesar Rp 48.330.000,00
3. Belanja perbaikan ruangan Rp 69.183.500,00
4. Mesin pencacah plastik 1 unit (Sumber dana BOSDA) Rp 45.000.000,00
5. Pemeliharaan gedung taman (Sumber dana BOSDA) Rp 75.000.000,00
6. Pemeliharaan gedung (Sumber dana BOSDA) Rp 175.000.000,00
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp 100.000.000,00
8. Pemeliharaan lapangan (Sumber dana BOSDA) sebesar Rp 75.000.000,00
9. Langganan Internet sebesar Rp 98.407.500,00
10. Belanja tiang bola basket 2 unit total sebesar Rp 55.000.000,-
Untuk perawatan gedung Sekolah tidak saja dianggarkan dari BOS Reguler, tetapi juga dianggarkan dari BOSDA. Namun fakta dilapangan sanitasi gedung SMPN 16 Kota Bekasi sangat buruk.
Saat diwawancara melalui surat BDS terkait realisasi anggaran tersebut, jawaban Kepala Sekolah sangat normatifdan terkesan menghindar “Kegiatan belanja dan BOS Pusat 2024 tentang belanja Bahan Konstruksi, ATK Peralatan Olahraga, Peralatan Kebersihan, Masker, Buku Pelajaran, Konsumsi Kegiatan Peningkatan Mutu Tendik, Biaya Bulanan Internet, Belanja Mebelair, Belanja AC dan belanja Alat Multi Media, semua kegiatan belanja tersebut telah dilakukan asistensi/pendampingan, verifikasi dan pertanggung jawaban melalui rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berwenang, dan sudah kami laporkan melalui Aplikasi Arkas dan Simbos secara online.” Jawab Kepala Sekolah Nurhadi, M.M. Pd dalam suratnya.
Padahal informasi terkait realisasi anggaran dari Pemerintah yang dibutuhkan masyarakat tidak sekedar laporan diatas kertas.
Kepala Sekolah pun tidak menjawab, perusahaan mana yang menyediakan barang yang dimaksud, kapan serah terima barang dilakukan. “Seluruh Kegiatan Anggaran Belanja BOSDA Dikelolah Dinas Pendidikan”. Alihnya terkesan melempar tanggungjawab. (RED)
