Siak,Buserfaktapendidikan.com
Ketua LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Siak, Syahnurdin, mengecam keras sikap tutup mulut yang ditunjukkan oleh Humas PT Arara Abadi dan PT BSP terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional mereka di kawasan Simpang Obor, Kampung Dosan , Kecamatan Pusako. Meskipun Forkorindo telah berulang kali menghubungi pihak Humas melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satupun tanggapan yang diberikan oleh kedua perusahaan raksasa tersebut.
"Ini sangat mengecewakan. Kami sudah mencoba menghubungi mereka berkali-kali melalui WhatsApp, namun tidak ada respon sama sekali. Sikap seperti ini mencerminkan ketidakpedulian mereka terhadap masalah lingkungan yang semakin meresahkan masyarakat," ujar Syahnurdin dengan tegas saat diwawancarai pada Senin (8/4/2025).
Syahnurdin menjelaskan bahwa masalah banjir yang melanda Simpang Obor Kampung Mengkapan bukanlah hal baru. Banjir ini telah terjadi berulang kali dan semakin memperburuk kondisi kehidupan warga setempat, Karna jalan ini merupakan Akses menuju pelabuhan Buton . "Kami menduga, buruknya sistem drainase dan pengelolaan sungai di wilayah ini adalah dampak dari aktivitas operasional PT Arara Abadi dan PT BSP. Perusahaan-perusahaan besar ini seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, namun kenyataannya mereka justru mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan," kata Syahnurdin.
Banjir yang terjadi di wilayah tersebut mengakibatkan rumah-rumah warga terendam air, merusak lahan pertanian, dan menyebabkan kerugian material yang besar. Terutama tentang arus mudik lebaran ,Meskipun masalah ini telah dilaporkan berulang kali oleh warga kepada pihak berwenang, tindakan yang diambil sangat minim. “Kami sudah melaporkan masalah ini berulang kali, tapi pihak pemerintah dan perusahaan seakan tidak peduli. Semua ini berawal dari buruknya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut," tambah Syahnurdin.
Sikap tidak responsif dari Humas PT Arara Abadi dan PT BSP, menurut Forkorindo, menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut hanya fokus pada kepentingan bisnis tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat sekitar. "Ini adalah bukti nyata bahwa mereka lebih mementingkan keuntungan daripada tanggung jawab sosial mereka. Perusahaan sebesar ini seharusnya tidak hanya melihat angka-angka keuntungan, tetapi juga memikirkan dampak lingkungan yang mereka tinggalkan," ujar Syahnurdin.
Selain itu, Syahnurdin menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, seperti drainase dan normalisasi sungai, namun mereka tidak menunjukkan niat untuk melakukannya. "Dengan dana yang mereka miliki, seharusnya PT Arara Abadi dan PT BSP dapat memperbaiki sistem drainase dan sungai yang sudah mulai dangkal di kawasan ini. Tapi kenyataannya, masalah ini terus berlarut-larut dan masyarakat yang menjadi korban," kata Syahnurdin.
Forkorindo berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Siak untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir yang sudah sangat meresahkan masyarakat. "Kami akan terus mendesak agar pemerintah Kabupaten Siak lebih tegas dalam mengawasi kegiatan perusahaan dan melakukan normalisasi sungai serta perbaikan drainase. Kami juga akan menuntut agar PT Arara Abadi dan PT BSP bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan," tegas Syahnurdin.
Dengan dua perusahaan besar yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut, Forkorindo meminta agar mereka tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi proaktif dalam mencari solusi. "Mereka seharusnya bukan hanya 'lewat saja' di sini, tetapi bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi yang mereka timbulkan. Jika mereka tidak bisa memberikan jawaban atas masalah lingkungan ini, kami akan terus mendesak agar tindakan yang lebih tegas diambil," tambah Syahnurdin.
Forkorindo menegaskan bahwa masyarakat di Simpang Obor dan Kampung Mengkapan berhak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka. "Kami tidak akan berhenti sampai perusahaan-perusahaan ini melakukan tindakan nyata. Kami akan terus mengawal masalah ini hingga ada solusi yang menguntungkan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan," tutup Syahnurdin.(Tim)
