"Keuangan Pemkab Siak Tak Menentu (Goyang) Akibat Tunda Bayar Pemerintah Pusat, Sehingga ASN, Honorer, Para Guru dan Perangkat Desa Terancam Kelaparan."
SIAK, Buser Fakta Pendidikan. Com
Sebagian besar Kabupaten di Provinsi Riau menjadi korban dan dampak serius khususnya Kabupaten Siak, dalam menghadapi kebijakan sepihak tunda bayar yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Dampak dari adanya tekanan keuangan Negara. Kondisi ini tentu tidak main-main dan Pemerintah Pusat sepertinya tidak peduli akan hal itu, akibatnya membuat berbagai proyek pembangunan terhenti, gaji pegawai tertunda, dan layanan publik terganggu.
Akibat kebijakan dan lambatnya respon Pemerintah Pusat terhadap kondisi keuangan daerah di Riau, khususnya Kabupaten Siak, tentunya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak kelaparan bagi ASN, Honorer dan para guru akibat beberapa bulan gaji mereka yang tidak dibayarkan. Selain itu, banyaknya keluhan para rekanan yang mengeluh, bahkan ada yang menangis karena dampak dari sejumlah pekerjaan mereka yang tidak terbayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
Melihat hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Siak Syahnurdin sangat menyesalkan atas kebijakan Tunda Bayar yang dilakukan Pemerintah Pusat. Dimana sampai detik ini tidak tahu kapan akan dibayarkan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Karena sampai saat ini kondisi keuangan daerah Kabupaten Siak tidak menentu, ASN, Honorer, Tenaga P3K, para guru dan guru agama sampai saat ini hak mereka tidak dibayarkan, tentunya bisa berakibat akan adanya kelaparan
“Sampai saat ini kondisi keuangan Daerah Kabupaten Siak tidak menentu, sejumlah pembangunan terhambat karena sejumlah kegiatan tahun 2025 belum berjalan, bahkan pekerjaan tahun 2024 masih banyak belum terbayarkan. Kemudian mirisnya lagi bagi para guru, para Perangkat Desa, ASN, Honorer maupun Tenaga P3K belum menerima hak mereka, sedihnya lagi, kami mendengar keluhan para guru agama seperti Madrasah Diniyyah di Kabupaten Siak sudah dua bulan tidak dibayarkan, tentu ini semua akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat yang menunda pembayaran keuangan daerah,” Ungkap Syahnurdin kepada media ini (11/4/2025)
“Kita tidak mau fenomena ini berlarut-larut entah sampai kapan berakhirnya, keuangan daerah tak menentu. Pemerintah Pusat harus menganggap ini serius kalau tidak Kelaparan akan melanda disejumlah daerah. Semoga jeritan ini didengar oleh Pemerintah Pusat dan menyegerakan membayar hak-hak daerah di Riau khususnya Kabupaten Siak,” tegasnya lagi. (Redaksi)
.jpg "Dana BOS Reguler SMPN 6 Kota Bekasi Dimark-Up?")
