Bekasi. Buser Fakta Pendidikan. Com
Proyek pembangunan drainase di sekitar Musholah Nurul Jihad, Kampung Kelender RT 03 RW 01, Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, kembali menuai sorotan. Meski menelan anggaran hingga Rp 497.800.000, fakta di lapangan menunjukkan banyak kejanggalan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan dan potensi pelanggaran teknis.
Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan yang tercantum meliputi galian biasa senilai Rp 4.264.000, pembongkaran pasangan batu senilai Rp 7.311.700, dan pemasangan U-Ditch 20x40 Rp. 484.132.800. Namun temuan di lapangan menyebutkan:
Galian dilakukan secara biasa, tanpa penguatan atau perlakuan khusus meski kondisi tanah berlumpur dan tergenang air.
Pembongkaran pasangan batu tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam RAB.
U-Ditch dipasang langsung di atas lumpur dan genangan air, tanpa landasan atau lantai kerja atau pondasi yang sesuai standar teknis.
Parahnya lagi, konsultan pengawas jarang terlihat di lokasi proyek, padahal fungsi pengawas sangat penting untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan RAB. Ketidakhadiran mereka membuka celah terjadinya pekerjaan asal-asalan yang diduga merugikan masyarakat dan negara.
Pekerjaan ini dilaksanakan PT. Matahari sebagai penyedia jasa. Namun dengan kondisi di lapangan seperti ini, publik pantas mempertanyakan kualitas dan akuntabilitas perusahaan tersebut. Jika tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang, bukan tidak mungkin proyek ini hanya akan bertahan seumur jagung, sementara dana hampir setengah miliar rupiah sudah terpakai.
Warga berharap adanya tindak lanjut dari dinas terkait, baik berupa pemeriksaan fisik proyek maupun audit atas penggunaan anggaran. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif maupun hukum harus dijatuhkan, baik kepada penyedia jasa maupun konsultan pengawas yang lalai menjalankan tugasnya.
Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal serapan anggaran, tapi menyangkut keberlangsungan fasilitas umum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Red)
